Tuesday, October 28, 2014

Bahasa Indonesia dan Sumpah Pemuda



Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah  jang satoe, tanah Indonesia.

Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Kami poetra dan poetri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia

Soegondo, Batavia, 28 Oktober 1928

 

Sadarkah Anda, bahasa bahasa Indonesia adalah harta yang begitu penting yang kita miliki? Tanah bisa dipecah, bangsa bisa terbelah. Tetapi bahasa tetap menjadi perekat dan pemersatu bangsa, sampai hari ini.

Tahukah Anda, bahwa hanya ada dua negara yang ‘membuat’ bahasanya sendiri di dunia ini: Korea dan Indonesia? Bahasa dan aksara Korea terbentuk selama ratusan tahun, sementara bahasa Indonesia disahkan dan digunakan hanya dalam waktu 69 tahun. Namun, bahasa ini telah memiliki 30 juta penutur asli dan 230 juta penutur saat ini. Luar biasa!

Saya pernah ke India, dimana saya menyaksikan dua orang India hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa mantan penjajah mereka, yakni Inggris. Ketika saya ditemani rekan saya asal Kalkuta untuk terbang ke Tamil Nadu di India Selatan, teman saya sama turisnya dengan saya: di Selatan, bahasanya sudah bukan Hindi lagi. Bahkan tulisannya pun tidak bisa dia baca! Saya bersyukur, bahwa sebagai orang Indonesia, kemanapun saya pergi di Indonesia, saya bisa berbicara bahasa Indonesia.

Tahukah Anda darimana asal-usul bahasa Indonesia? M. Yamin dalam Kongres Pemuda Kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda, berkata bahwa hanya ada dua bahasa yang bisa dijadikan bahasa persatuan: bahasa Jawa dan bahasa Melayu rendah. Kemudian, beliau menyimpulkan bahwa bahasa Melayu rendah atau Melayu pasar inilah yang lebih luas jangkauannya dan lebih cocok menjadi bahasa pergaulan.

Bahasa Melayu sebenarnya berasal dari Sungai Batanghari di Jambi. Kerajaan Hindu-Buddha Malayu pada abad ke-7 Masehi di Batanghari adalah pelopor bangsa Melayu, yang kemudian menyebar sampai ke semenanjung Malaysia. Dari sanalah tumbuh bahasa Melayu Tinggi, yang lebih dekat dengan Bahasa Malaysia sekarang ini. Titik pentingnya adalah pertengahan abad ke-19 ketika Raja Ali Haji dari Kerajaan Riau – Johor membuat kamus pertama untuk Bahasa Melayu, mematenkannya menjadi bahasa resmi sepenuhnya.

Bahasa Indonesia, jelas berbeda dengan bahasa Melayu. Perbedaannya lebih jauh dari dialek Austria, Swiss, dan Jerman Tinggi (hochdeutsch) di Eropa. Semua orang Indonesia paham bahwa kalau ke Malaysia, lebih baik berbicara bahasa Inggris karena kita akan bingung mendengar hari bulan, telepon kecemasan, dan rumah sakit korban lelaki. Jika demikian, pada titik mana bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berpisah?

Alkisah, tahun 1928, ketika M. Yamin memaklumkan Sumpah Pemuda, adalah bersamaan dengan periode keemasan sebuah bentuk sastra sempalan Melayu, yakni sastra Melayu Tionghoa. Pada masa ini, setiap bulan terbit cerita bulanan dan satu novel berbahasa Melayu Tionghoa, dari Batavia, Semarang, dan kota-kota lainnya. Walaupun namanya ‘Tionghoa’, namun tidak semua penggiatnya beretnis Tionghoa. Kata ini merujuk pada asal penuturnya yakni orang Tionghoa, namun kemudian diadopsi oleh kaum Pribumi dan memiliki tokoh Pribumi seperti R.M. Tirtoadisoerjo, Semaoen, dan Mas Marco Kartodikromo.

Mengapa disebut Melayu pasar? Karena bahasa ini memang lahir di pasar. Kota multietnis seperti Batavia, tidak bakal bisa berinteraksi jika tidak ada bahasa lingua franca atau bahasa perdagangan. Dan siapakah yang ada di pasar? Orang-orang Tionghoa tentu saja! Kaum yang sejak jaman politik segregasi Belanda diberi tugas mengurus perdagangan. Dan darah sastra dari Tiongkok, meskipun kini sebagian besar tidak lagi bisa berbahasa Mandarin, masih kuat mengalir ketika tahun 1856 Belanda mencabut sensor pers. Maka bermunculanlah koran dan media cetak berbahasa Melayu pasar, yang dimiliki, dan digiati, baik oleh kaum Pribumi dan kaum Tionghoa. Dan dari sinilah mulai tumbuh sempalan bahasa baru: Bahasa Indonesia!

Bagaimana dengan anggapan bahwa bahasa Indonesia berasal dari Kepulauan Riau? Jika Anda pernah ke Riau, Anda pasti mahfum bahwa bahasa daerah di Kepulauan Riau lebih mirip melayu Malaysia daripada bahasa Indonesia. Tapi, ada apa di Kepulauan Riau? Sejak dahulu, dari Natuna sampai Kuala Tungkal, dari Pangkalpinang sampai Tanjungpinang, terdapat titik-titik perdagangan dan jaringan perkapalan yang memiliki banyak populasi orang Tionghoa. Disini antara penggiat melayu Pribumi dan Tionghoa berinteraksi membentuk sebuah bahasa perdagangan, Melayu Tionghoa, atau Melayu Pasar, cikal-bakal bahasa Indonesia!

Jika Raja Ali Haji adalah pahlawan yang mematenkan Bahasa Melayu, lalu siapakah tokoh mirip bagi bahasa Indonesia? Adalah seorang bernama Lie Kim Hok, yang dilahirkan tahun 1853 di Buitenzorg (Bogor sekarang) dan menguasai bahasa Sunda, Melayu, dan Belanda. Beliau merasa terganggu karena varian Melayu yang digunakan di Batavia mulai berantakan tanpa tata bahasa. Untuk itu, tahun 1884 ia menerbitkan sebuah buku 116 halaman berjudul “Malajoe Batawi: Kitab deri hal Perkataan-perkataan Malajoe, Hal Memetjah Oedjar-Oedjar Malajoe dan Hal Pernahkan Tanda-Tanda Batja dan Hoeroef-Hoeroef Besar”. Lie Kim Hok adalah orang pertama yang mematenkan aturan Melayu Pasar, atau disebut Melayu Betawi, dalam sebuah buku tata bahasa, dan membuat terobosan secara linguistik menjadi bahasa baru. Bahasa inilah yang kemudian berkembang menjadi Bahasa Indonesia.

Kita harus bersyukur dan bangga dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan melalui sejarahnya, kita menyadari, bahwa terbentuknya Indonesia sekarang adalah hasil dari perjuangan setiap unsur masyarakatnya, tanpa kecuali. Merdeka!

Harnaz281014

Monday, October 27, 2014

Depriyayinisasi Menteri di Indonesia



Seperti biasa, terjadi pro dan kontrak terkait pengumuman menteri Kabinet Kerja Pak Jokowi – Kalla. Ada yang suka, ada yang tidak, ada yang mulai mengkritik dari soal rokok sampai soal gaya bicara yang kikuk. Tetapi, marilah kita melihat dari sisi lain. Ada sebuah terobosan penting yang terjadi pada hari Minggu, 26 Oktober 2014, yakni depriyayinisasi menteri Indonesia.

Secara definisi, priyayi adalah golongan masyarakat Jawa keturunan dari adipati dan gubernur yang ditunjuk oleh Sultan Agung, raja Mataram, pada abad ke-17. Dari sudut aristokrasi Belanda, para priyayi disebut sebagai ‘bangsawan jubah’ (nobles of the robe), yakni orang yang mendapatkan status karena merupakan keturunan dari seseorang yang memiliki jabatan administratif. Mereka selama berabad-abad mendedikasikan hidup bagi pekerjaan administratif dan pemerintahan, bekerja dengan pengabdian kepada Sultan. Prinsip priyayi adalah lebih baik halus daripada kasar, lebih mementingkan batin daripada lahir.

Selama penjajahan Belanda, terjadi perubahan perlahan-lahan terhadap budaya priyayi. Belanda tidak pernah mencengkeram Indonesia kuat-kuat dalam masa penjajahannya. Tetapi, Belanda menggunakan pemerintah lokal – para bangsawan dan priyayi – untuk memerintah. Maka, terjadi pergeseran dalam budaya priyayi. Jika sebelumnya priyayi didasari dedikasi luhur pada Sultan, kini dedikasi adalah untuk Belanda. Belanda pula yang memutuskan, apakah seorang priyayi ‘diangkat’ atau ‘dicopot’.

Dari titik ini, hubungan antara jabatan dan kinerja mulai memudar. Setelah diangkat menjadi pejabat, seorang priyayi ‘disanjung’ oleh sederet fasilitas. Ia dipilih karena trah, bekerja karena anugerah. Ia terlatih untuk berada dalam rata-rata – tidak terlalu menonjol karena akan bahaya jika terlihat Belanda, tidak juga terlalu kejam karena menimbukan protes warga yang sekali lagi akan menarik perhatian Belanda. Memang, ada satu-dua yang berani membela rakyat. Tetapi, mayoritasnya, aman-aman saja.

Inilah ‘menteri’ jaman dahulu. Seorang yang dipilih oleh Presiden karena jasanya pada negara. Sebuah proyek balas budi, setelah berjuang demi kemerdekaan. Sebuah posisi penuh fasilitas yang bisa dinikmati asal adem ayem saja. Tidak perlu capek-capek berprestasi. Sekali lagi, ada satu-dua pengecualian. Tetapi, mayoritasnya adalah program yang mogok dan rencana kerja yang jalan di tempat.

Rekan saya dari Inggris, terheran-heran melihat iring-iringan patwal yang mengawal menteri yang akan menghadiri seminar di hotel tempat kami menginap. “How many police officers are constantly guarding your minister?” katanya. Kami hitung: dua motor di depan, dua motor di belakang, satu mobil Fortuner berisi 4 orang. Delapan! Ini baru patwalnya, belum lagi ‘jajaran’-nya yang hadir beberapa jam sebelumnya. Jika dihitung, bisa 14 orang totalnya! “In the UK, the ministers had to take the Tube to avoid traffic!” kata teman saya yang memang sinis. Tapi, itulah kenyataan di Indonesia.

Sampai, saat Pak Jokowi mengumumkan menteri Kabinet Kerja. Minggu, 26 Oktober 2014. Pak Jokowi memutus tradisi menteri dan kementerian kita, dengan melakukan de-priyayi-nisasi jabatan menteri. Yang ada hanya tim yang siap kerja, seperti kick-off meeting sebuah project. Para menteri – baik politisi senior, cucu mantan presiden, maupun konglomerat terkenal, semua menurut pada presiden, berbaju putih, dan berlari kecil menuju barisan. Siap kerja, tanpa batik mewah eksklusif atau jamuan makan malam indah. Pengumumannya pun dilakukan di halaman – bukan di gedung-gedung mewah seperti biasa. Para menteri tidak sowan ke Bapak Presiden, tetapi memandang Presiden sebagai direktur. Ketika wartawan mau mewawancara direktur, maka Pak Jokowi pun mengarahkan untuk bicara langsung dengan para manajer. Langsung dengan para menteri. Soalnya, kini tugas direktur – Presiden Jokowi – hanya memberikan arahan.

Saya rasa, ini merupakan terobosan yang harus diapresiasi. Kabinet Kerja memutus rantai ratusan tahun yang menghantui kinerja administratif pemerintahan Indonesia. Kini, menteri adalah manajer, pekerja, yang dinilai berdasarkan prestasi dan kinerjanya. Jabatannya tidak dari langit, bukan anugerah, tetapi hasil komitmen, dan harus berprestasi jika ingin mempertahankan jabatannya. Jika, tidak berprestasi, maka – layaknya seorang manajer – bisa dipecat oleh atasannya.

Semoga, terobosan ini disambut oleh para menteri yang berlomba-lomba memberikan kinerja yang baik. Tidak perlu lagi mengandalkan posisi rata-rata, karena sekarang justru yang rata-rata yang akan dibuang!

Selamat bekerja Kabinet Kerja, kami menanti kerja keras Anda semua!

Harnaz - 27102014

Friday, October 3, 2014

Hati-hati Amerikanisasi Demokrasi kita!

Apa itu Amerikanisasi? Bukan, saya tidak berbicara mengenai antek-antek. Saya berbicara soal demokrasi Amerika yang kini sedang rusak, dan resiko rusak ini yang menjalar ke Indonesia!

Kok bisa demokrasi Amerika Serikat rusak? Ya – seperti ditulis oleh William Liddle, seorang indonesianis asal Ohio, dan juga banyak pengamat politik lainnya di AS: demokrasi di negara itu sedang ‘sakit’. Sejak jaman George W. Bush, sampai kemudian Barrack Obama, terjadi trend yang disebut ‘partisan’. Desain demokrasi sebenarnya adalah kekuasaan mayoritas dalam pemilihan umum. Artinya, yang mayoritas berhak memilih pemimpin sendiri sehingga tidak terjadi kekuasaan despot, abadi, atau tirani.

Tetapi, apa yang terjadi kalau tidak ada mayoritas? Kalau setiap pemilu suaranya 40:40 dengan 20 persen saja yang belum memutuskan? Yang 20% ini namanya swing vote. Dan dalam demokrasi yang ‘sakit’, yang menentukan siapa pemimpin masa depan justru 20% ini, dan bukan mayoritasnya!

Mengapa ini bisa terjadi? Memang, Amerika Serikat menganut sistem dua partai saja, Demokrat dan Republik. Tapi, masalah utama yang sangat cepat ‘membusukkan’ demokrasi, adalah semangat partisan. Maksudnya apa? Partisan artinya pemilih – rakyat – memilih partai karena fanatisme semata, bukan karena kinerja, program, atau prestasi. Jadi, salah benar, bejat suci, partai saya adalah A. Dan Partai A selalu terbaik, selalu didukung, apapun yang terjadi. Inilah yang disebut partisan. Semangat demokrasi adalah memilih yang terbaik sehingga kalau fanatik begini, sistemnya tidak akan berjalan.

Terjadilah kemudian apa yang disebut sebagai ‘tirani demokrasi’. Saya pernah mengobrol dengan rekan dari Afrika. Dan saya bertanya, di Afrika banyak negara demokratis, yang mengadakan pemilu rutin, namun tetap dihantui kemiskinan, kekejaman, dan tirani. Mengapa demikian? Dia menjawab, karena sistem demokrasi disana dirusak oleh partisan berdasarkan suku. Artinya, suku membuat partai, dan setiap anggota suku  fanatik memilih partainya. Akibatnya: yang menang pemilu selalu suku mayoritas, betapapun bejat pemimpinnya! Bagaimana jika suku minoritas bosan ditindas? Mereka harus memberontak, membentuk negara baru, dimana mereka mayoritas. Baru bisa berkuasa!

Inilah yang disebut tirani demokrasi, yang bisa terjadi di Indonesia!

Indonesia memang beruntung, tidak memiliki kecenderungan partai sesuku dan sistemnya multipartai. Namun, polarisasi pilpres 2014 yang diwarnai perang media dan urat syaraf politik, yang buntutnya masih kita rasakan sekarang. Jika dulu kita tidak punya oposisi, mengandalkan musyawarah mufakat, kini parlemen kita terkotak dengan jelas dan orang malah bangga dibilang ‘oposisi’ – dan tentu saja beliau akan beroposisi tanpa tedeng aling-aling! Hal seperti ini, belum pernah terjadi di Indonesia, negri musyawarah mufakat. Kondisi ini harus dicegah!

Kita harus ingat, bahwa inti demokrasi adalah memilih pemimpin yang terbaik – tidak berdasarkan suku, agama, fanatisme politik, atau alasan lainnya. Semangat inilah yang membuat negara-negara demokratis menjadi yang termaju dan termakmur di dunia. Tetapi iika ini tidak dilakukan, maka demokrasi tidak berjalan – apapun namanya, bahkan di Negeri Paman Sam sekalipun! Kuncinya, rakyat jangan mudah tertipu mesin media partisan (media yang mendukung fanatisme partai). Tetaplah melihat suatu masalah dengan kepala jernih, dan berpendapat untuk kepentingan kita sendiri. Supaya demokrasi yang kita perjuangkan sepenuh hati ini, tidak rusak sebelum kita nikmati!
 
Mari kita tolak partisan. Kita tolak partai-partaian. Kita tetap satu, mengawasi pemimpin kita yang sedang berkuasa. Dan ingat ketika waktunya untuk memilih - pilihlah dengan bijak! Ingat, di luar sana sekarang, ada yang rela mati demi mendapatkan apa yang kita nikmati sekarang. Mari kita nikmati dengan bijak dan pastikan demokrasi membawa Indonesia gemilang!

Jakarta, 4 Oktober 2014

Harnaz

 

 

Saturday, September 27, 2014

Demokrasi dan Intuisi Kita


Kebetulan, tanggal 25 September 2014, saya menonton ulang salah satu film kesukaan saya, berjudul ‘Lincoln’ (2012) yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Sepanjang sejarah, sangat sedikit film yang membahas khusus mengenai produk undang-undang, dan ini adalah salah satu yang terbaik. Film ‘Lincoln’ tidak membahas Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke 16, melainkan membahas kelahiran Amandemen ke 13 Konstitusi Amerika Serikat, yang kemudian dikenal sebagai undang-undang yang melarang perbudakan.

Film ini menyajikan drama pengesahan amandemen konstitusi di House of Representative (DPR) yang sangat menarik, mirip dengan yang kita saksikan belakangan ini di DPR kita. Bahkan di tahun 1865, strategi perjuangan menuju pengesahan produk perundangan sudah terjadi: ada dua kubu berseteru, ada pelobby, ada transaksi, ada negosiasi. Disinilah keindahan film ini, yang begitu jujur menampilkan sisi busuk dari sebuah proses politik. Busuk, namun menghasilkan produk yang baik.

Dari proses pengesahan Amandemen ke-13, peranan Presiden Abraham Lincoln sangat dominan. Beliau menerima tantangan berat dalam perjuangannya. Fraksinya kalah suara di parlemen, Perang Saudara yang sedang berkecamuk juga menambah bebannya. Tapi, ia dengan gigih memperjuangkan Amandemen ke-13 – bahkan mempertaruhkan reputasinya sendiri dengan ‘berbohong’ mengenai delegasi dari Negara Konfederasi yang ingin berdamai. Apa yang membuat Lincoln begitu gigih memperjuangkan penghapusan perbudakan?

“Intuisi” kata Lincoln ketika berkali-kali ditanya mengenai hal ini. Intuisi, bahwa sebenarnya esensi demokrasi yang dijunjung tinggi oleh Konstitusi Amerika Serikat bertentangan dengan asas perbudakan. Intuisi, bahwa hak yang sama untuk semua warga negara harusnya berlaku juga bagi warga kulit hitam. Intuisi, bahwa kemerdekaan yang begitu kuat diperjuangkan oleh imigran kulit putih Amerika Serikat, harusnya juga berlaku bagi imigran kulit hitam dan semua bangsa. Lincoln kemudian meminta anggota Senat mendengarkan ‘intuisi’ mereka masing-masing sebelum melakukan voting. Apakah perbudakan itu sejalan dengan asas demokrasi yang begitu mereka junjung tinggi, atau berlawanan?

Dengan intuisi inilah kemudian Amandemen ke-13 disahkan tanggal 31 Januari 1865. Ada pro, ada kontra, kondisi riuh, dan kesamaan hak antar ras baru 200 tahun kemudian bisa benar-benar dihapuskan. Tapi, kubu pro-Amandemen menang.

Jakarta, 25 September 2014. Sayang sekali, kita tidak punya Abraham Lincoln, yang rela berjibaku demi tercapainya sebuah idealisme demokrasi. Kita juga tidak punya Thaddeus Stevens, seorang senator yang gigih memperjuangkan amandemen. Yang kita punya adalah usaha Koalisi Merah Putih untuk menggusur pilkada langsung, tindakan walk-out dari Partai Demokrat yang melancarkan tindakan ini, dan diketoknya palu yang mengecewakan rakyat.

Konon, toh demokrasi bisa melalui mekanisme demokrasi. Toh, negara-negara maju lainnya juga menggunakan sistem representasi. Malahan, pilihan langsung melanggar sila ke-4 Pancasila. Apakah benar begitu?

Mari kita bicara mengenai ‘intuisi’ dalam penafsiran demokrasi. Inilah yang menjadi pegangan Lincoln dan Thaddeus Stevens dalam memperjuangkan Amandemen ke-13. Ini pula yang perlu kita pegang dalam menilai keabsahan pilkada langsung. Secara intuitif, apakah pemilihan kepala daerah secara langsung sejalan dengan demokrasi, atau bertentangan?

Demokrasi dalam bahasa Yunani berarti ‘kekuatan rakyat’. Lawan katanya adalah aristokrasi yang artinya ‘kekuatan elit’. Kekuatan rakyat diterjemahkan sebagai kondisi dimana warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka (http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi). Maka, secara intuitif, semakin definitif warga negara bisa menentukan pilihan pemimpinnya, semakin ideal pelaksanaan demokrasi di negara tersebut. Bukan berarti demokrasi tidak bisa terwujud tanpa representasi – tetapi demokrasi pemilihan langsung adalah bentuk demokrasi yang lebih murni. Karena melalui representasi , elit DPR dan DPRD sangat bisa kemudian berubah menjadi aristokrasi – kekuasaan golongan elit semata.

Tadinya saya berencana menulis artikel untuk melaporkan gilang gemilang kemenangan pilihan langsung rakyat untuk pilkada, dan menyamakannya dengan Amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat. Sayangnya, sejarah berkata lain. Mungkin, intuisi para wakil rakyat di Senayan berbeda dengan intuisi saya, seorang warga negara biasa...

Jakarta, 27 September 2014

Sunday, September 21, 2014

Bernegara di Jalanan Kita


Kunjungan sahabat saya untuk pertama kali ke Indonesia baru-baru ini membuat saya terhenyak. Mereka berasal dari sebuah negara maju di Eropa, dan kami sudah kenal bertahun-tahun. Saya selalu ‘mengiklankan’ betapa indahnya Indonesia kepada mereka, sampai 12 tahun setelah kami pertama kali berkenalan, akhirnya mereka memberanikan diri terbang ke Indonesia.

Yang membuat saya terhenyak bukan reaksi mereka ketika mencicipi petai goreng atau melihat kawah berasap di Bandung. Tetapi, reaksi mereka terhadap kondisi lalu lintas di Indonesia. Betapapun saya menjelaskan supaya mereka jangan kuatir, bahwa saya sudah bisanya berkendara di neraka ini, tidak membuat mereka nyaman. Motor, mobil, pejalan kaki, mendadak melintas, menerobos... neraka! Metromini berhenti semaunya. “Mengapa minibus itu berhenti? Apakah dia tidak peduli pada mobil yang mengantri dibelakangnya?” tanya teman saya. “Mengapa polisi membiarkannya terjadi?” tanyanya lagi. Saya bingung mau menjawab apa.

Ingatkah Anda, kapan terakhir jalanan kita ‘berwibawa’? Ingatkah Anda, kapan kita berkendara dengan nyaman, polisi ditakuti karena jujur dan menegakkan peraturan, dan lalu lintas teratur rapi? Saya ingat di tahun 1980-an, jalanan kita masih relatif berwibawa. Semua pengendara motor wajib menggunakan helm. Sepeda motor berjalan di jalur paling kiri. Menerobos lampu merah adalah pelanggaran besar. Melawan arus apalagi!

Sekarang, bolehkah saya berargumen, bahwa kemajuan suatu negara bisa dinilai dari lalu lintasnya? Siapa yang tertib, seperti Singapura, Malaysia, Austria, berarti negaranya maju. Yang berantakan, seperti India, Bangladesh, Pakistan, berarti belum maju.  Nah, kalau saya boleh bertanya, apakah Indonesia mengalami kemajuan atau kemunduran sejak tahun 1980-an?

Jika Anda berpendapat lalu lintas tidak penting untuk dibenahi, nanti dulu. Di bawah ini ada beberapa poin mengenai lalu lintas kita yang perlu kita cermati:

1.       Lalu lintas menunjukkan budaya. Apakah Indonesia bangsa yang beradab atau biadab? Mohon maaf, jika menilai dari perilaku bangsa kita di jalan raya, yang terakhir lebih tepat, terutama di kota besar. Kalau ingin menunjukkan Indonesia beradab dan berbudaya, marilah mulai dari jalan raya! Niscaya setiap tamu asing menghargai keteraturan kita, bukan geleng-geleng melihat absennya aturan di jalanan kita.

2.       Jalan raya adalah simbol kewibawaan negara. Dimanakah hadirnya negara dalam kehidupan kita? Diluar urusan setahun sekali seperti KTP atau bayar pajak, negara hadir tiap hari dalam perjalanan kita. Diantara mobil saya dan mobil sebelah, ada negara yang mengatur. Dan, kinerja negara pun paling mudah dinilai dari sini. Jika negara absen di jalan raya, mungkin saja negara sudah tidak ada bagi rakyatnya!

3.       Citra polisi perlu diperbaiki di jalan raya. Ya! Jujur saja, dimanakah Anda paling sering melihat seorang berseragam kepolisian? Densus 88? Brimob? Bukan – polisi lalu lintas tentu saja. Ingin memperbaiki citra kepolisian? Mulailah dari polisi lalu lintas! Disinilah kepolisian memiliki jendela dimana setiap rakyat bisa melihat dan menilainya, setiap hari.

4.       Angkutan umum perlu jadi teladan di jalan raya. Ini yang saya tak habis pikir – mengapa di Jakarta semua bus, metromini, dan kopaja ‘kebal hukum’? Mereka bisa membunuh siapa saja, melempar penumpangnya di tengah jalan, dan tidak ada yang menyentuhnya. Di negara maju, angkutan umum justru adalah teladan penegakan hukum. Merekalah simbol kehadiran negara, simbol tegaknya undang-undang. Apakah segitu susahnya menertibkan bus dan konco-konconya yang sebenarnya dijalankan atau diatur oleh BUMD atau negara?

5.       Galakkan iklan layanan masyarakat berlalu lintas. Terlalu sedikit kita mendengar dan membaca, betapa berbahaya bermotor tanpa helm, betapa merusaknya sikap berteduh semaunya ketika hujan, atau betapa kejinya berhenti sembarangan. Daripada iklan pencitraan, mungkin lebih baik uang negara dialirkan membuat iklan layanan masyarakat untuk perbaikan lalu lintas!

Belakangan ini, dalam politik, terjadi sebuah trend yang kurang menyenangkan. Sikap mengalah, yang menjadi keunggulan politik Indonesia selama puluhan tahun, mulai menghilang. Yang ada adalah sikap ingin menang dengan segala cara, sikap tidak mau mengalah, yang penting saya menang.

Apakah sikap ini terasa familier? Jangan-jangan, seorang pejabat yang biasa berkendara dijaga oleh voorijder yang garang memaki kendaraan lain supaya minggir, merasa beliaulah yang berhak jadi penguasa negara ini. Jangan-jangan, jagoan bermotor yang tadi pagi lebih baik ngotot adu jotos daripada mengaku salah (boro-boro minta maaf), nantinya akan ngotot dilantik jadi pejabat walaupun sudah terdakwa korupsi. Jangan-jangan, kernet bus yang biasa melintas semaunya di Slipi, kelak menjadi pengusaha yang menjadikan OB sebagai direktur demi mendapatkan proyek.

Jangan-jangan, pandangan Radhar Panca Dahana di koran Kompas beberapa waktu lalu salah. Jangan-jangan, sebuah revolusi mental bisa terjadi tanpa proses panjang antar-generasi, namun hanya dengan merevolusi cara kita berkendara. Jangan-jangan, jika rakyat diajar santun di jalanan, jika negara bisa berwibawa tanpa korupsi di jalanan, jika rakyat bisa mengaku salah dan minta maaf di jalanan, revolusi mental bisa bergulir lebih cepat. Atau sebaiknya saya mengganti ‘jangan-jangan’ dengan ‘mudah-mudahan’?

Saran saya sederhana: wahai pemerintah, mulailah jadi teladan bagi rakyat di jalan raya. Jalan raya adalah sekolah bernegara. Jika ingin bernegara dengan beradab, beradablah dulu di jalanan!

Salam,

Harnaz

Sunday, January 29, 2012

Obituary: Drg. Daniel Nazarudin, born Thio Tjong Bing. A Good Dentist, A Great Person, The Greatest Dad.


On Monday, January 23rd, 2012, at 20.40, my father, Drg. Daniel Nazarudin, born Thio Tjong Bing, passed away. He was 64.

Thio Tjong Bing was born in Pekalongan, Central Java, on February 3rd, 1947, to Thio Tjin An and Oey Sioe Kim. Thio Tjin An owned a car workshop in Pekalongan, which is why my father always had a passion for all things mechanical. In our family, he is ‘the last handyman’ – while the younger generation prefer to throw away broken stuff and getting new ones, he would dutifully spend much time and money in trying to fix broken equipments. Just weeks before he passed away, he had a project to fix our water pumps, causing a shortage of water supply in our house for a while – then he later told me: “You’re right – in the end I decided to buy a new one!”. But he didn’t give up – eventually he did fix the broken pump and now we have 2 pumps in our house.

Thio Tjong Bing had an older sister, Thio Giok Hiang. Both had a happy childhood, my dad being the adventurous one and his sister being the obedient one. He often spoke of my grandmother’s fondness for kungfu novels and movie theatres, and my grandfather’s excel in Dutch language and music. His happy childhood was cut short as his father, Thio Tjin An, passed away when he was in Junior High School. I remember my grandmother told me that both children came crying to her, because they were afraid that they can’t go to school anymore. “From that moment on, I sold everything I had, one by one, to finance the education of your dad and your aunt” said my grandmother.

Pursuing education brought Thio Tjong Bing from Pekalongan to Semarang, where he spent his Senior High School at Loyola College, and then to Bandung. My father always wanted to be a civil engineer or an architect. But at that time, he did not have a chance to go Bandung’s Institute of Technology, which had a good architecture department (where his sister studied and I got my degree from). Instead, faith brought him to the Faculty of Dentistry, Padjadjaran University, also in Bandung. He doesn’t like dentistry, but that does not stop him from being a perfectionist at work. “I never liked dentistry, so I need more energy to perform my work perfectly” he said once. “Being a dentist is a dilemma: when you’re young, you have a lot of energy, but not enough experience so you have only few patients. When you’re older and more experienced, you’ll have more patients, but not anymore the energy to perform the work – so you just can’t reap the maximum financial benefit out of this profession” he said.

After he retired from hospital duty and focused on his own practice, he seemed to enjoy his work more – not because of the work itself, but because his profession prompted him to meet a huge network of friends. “When I go to your father to fix my teeth, it takes him 15 minutes to do the job and 45 minutes to chat!” commented a friend of mine. He was always a ‘people person’, and in people finally he is at peace with his career.

It is in his university years, in 1967, that the Indonesian Government required all Chinese Indonesian to bear an Indonesian name. He chose ‘Daniel Nazarudin’ as his name, stated by a decree on the same year. It is also in this period, that he met my mother, Ketty Wilandow (born Oey Ketty), a student at the Law School of the University of Parahyangan in Bandung. They told me a story of how they met: it involves a roundabout at Jl. Dr. Otten, Bandung. Under the shade of the waving mahogany branches, my father rode a motorcycle on one side of the roundabout, going from his dorm at Jl. Dago to his campus at Jl. Dipati Ukur, while my mother rode a motorcycle on the other side, going from her house at Jl. Pasirkaliki to her campus at Jl. Merdeka. Their family already knew each other, so the story is probably romanticized, but yet it is in those frequent rendezvouz that they fell in love. My mother, three years senior to my father, was fixing her mind to her study, not marriage. “But your father was very persistent” she said with a smile.

They got married in Queen Restaurant Bandung, on December 22nd , 1974. After the marriage, they had three children: Harry Hardianto Nazarudin, and twin sisters Erika Amelia Nazarudin and Erina Natania Nazarudin. My memories of my childhood were very happy ones, although we did not have much at that time. I remember my father went to work on a red ‘Duck’ Honda 50 motorcycle, often braving through rains and bad weather. I remember our first black and white TV, which was a great luxury for us. But my father always cherished his cars – it is by the cars he owns, he measures his success. We went from a frequently-broken battered-old Peugeot 405, to a rattling loud red Daihatsu Taft, and finally my father managed to buy his first pride: a green Honda Civic Wonder sedan. “I dreamt last night, that your grandpa came and had a look at our new car!” he exclaimed to me one morning.

Tooth by tooth, filling by filling, he managed to grow our family’s finances from scratch. We moved from a small house at Jl. Bima 155, where he had his private practice, to Jl. Walik 11. We spent some years there, then moved to Jl. Bima 98, right in front of his practice, so he does not have to travel far to go to work. This house was his dream: bought as a run-down house, he built it brick by brick over long periods of time, depending on a tight budget, to become a 2 story residence. His prized car also improved: now it’s a white Honda Accord Maestro. He used to polish and treat the car like his most valuable possession, nobody could tamper with its white paint.

Nothing could have prepared us for what was coming in 2007: on a dark day, July 15th, 2007, his daughter, dr. Erina Natania Nazarudin, who studied medicine and was sent on assignment in Fakfak, West Papua, lost her life in a car accident after having saved 2 lives: a mother and her baby with a birth problem. It was a shock for the whole family, whom hitherto had a peaceful, calm, and happy life. This was the first introduction to death, in its most dreadful form, for the whole family. My father was deeply saddened by the incident. But after a while, he seemed to accept it. “Erina is already happy in Heaven” he said, repeatedly. “It is the living that we need to take care of”.

Dad has an uncanny ability to laugh. Whenever he gathers with his companions, there is always laughter on the table. His friends call him names, and he would retaliate. He is a true sanguine: from laughter to anger, from sadness to joy, for him it’s just a matter of time. They were all short bursts – he was never sad or angry at long periods of time. He is always good with people, he can connect with almost everybody. Being a doctor, his true calling is to help people. And he is always proud of it. “Doctors work on their own – there is no boss to supervise you. So you can only be true to yourself” he said. That’s also why, he never became ‘a businessman’ he’d always wanted to be. The business world is just too complex for him – full of mischief and dark strategies. Yet, sometimes he became disappointed with himself, not being able to be ‘the rich businesspeople’.

On death, he had one wish. “I don’t want to be sick for a long time” he said once. “If my time comes, just make it quick – I don’t want to be a burden to the living”. Just a few weeks before, we had a conversation when he visited me in Jakarta, discussing about family members who have been given longevity. “Most of them, Dad, are not like your father – exuberant dynamic person with bursts of emotion. Most of them are calm, relaxed people, who accept life as it is and not trying to change it too much. So you have to be like that, if you want to live a long life” I told him. He smiled – he knew he’s not that type, and neither am I. On January 24th, 2012, in the arms of his wife Ketty Nazarudin, at their residence in Jl. Bima 98, Drg Daniel Nazarudin passed away suddenly after having his last dinner: a hearty portion of chicken satay and lontong from his favorite, RM Sate ‘Asli’ at Jl. Maulana Yusuf Bandung. He passed away according to his wish: blisteringly fast, sending another shockwave for the family.

But then again – as Dad always said: we need to care for the living, as the dead is already happy with Lord Jesus in Heaven. Looking back, if there is one thing that I could change, it is that I would like him to see myself making a family, going through struggles and tribulations as he did, listening to his advice along the way. It is rather sad that as my journey is starting, his ended. What I can do now, is to share memories of him, like he did with his own father, and uses it to propel my life into the future with great confidence and strength, so Dad would visit me in a dream one day when I buy my first Ferrarri and said: Well done son!  I know you can do it!

Farewell, Dad. Till we meet again.

PS: please pray for my mother, Ketty Nazarudin, who is currently being treated for stroke at a hospital. May the Lord give her strength to move on.

Bandung, 29 January 2011

Thursday, August 18, 2011

Antara Tubuh Dan Jiwa Yang Merdeka



Sebuah perenungan tentang kemerdekaan



The Israelites said to them, “If only we had died by the LORD’s hand in Egypt! There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted, but you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death.”
Exodus 16:3
“Therefore, say to the Israelites: ‘I am the LORD, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment.
Exodus 6:6



Merdeka! Senang bukan menyebutkannya? Kata ‘merdeka’ dalam bahasa Indonesia tidak memiliki padanan dalam bahasa Inggris. Terjemahan Inggris hanya memiliki ‘independence’ yang berarti kemandirian, atau ‘freedom’ yang berarti kebebasan. Yang satu berarti bisa menentukan nasib sendiri, yang lain artinya bebas melakukan apa saja. Tetapi, ‘merdeka’ memiliki arti ‘mandiri’ dan ‘bebas’ sekaligus, bahkan lebih dari itu. ‘Merdeka’ juga berarti sederajat, setara, punya kehormatan dan harga diri yang sejajar. Beruntunglah bahasa Indonesia yang memiliki kata ini. Pantas saja, dulu kata ‘Merdeka’ terpampang dimana-mana dan membuat penjajah Belanda terpana – karena menerjemahkannya pun mereka tak bisa!
Tapi, apakah kita sudah memahami arti kemerdekaan yang sesungguhnya? Merdeka bukanlah sesuatu yang indah-indah saja. Merdeka, pada saat didengungkan oleh Bung Karno dan kawan-kawan pejuang pada tahun 1945, adalah sebuah ide gila. Bukankah hidup dibawah penjajahan Belanda itu indah? Lihatlah rel kereta api yang dibangun, jalan raya Anyer – Panarukan. Lihatlah Pelabuhan Sunda Kelapa yang megah, lihatlah bangunan kolonial di Batavia yang indah dan tak kalah dengan negeri Belanda. Lihatlah karya arsitektur art deco tropis dari Schoemaker, dari Vila Isola sampai Hotel Homann. Indah bukan? Ya! Lihatlah pesta dansa-dansi a la Belanda di Harmonie. Tak heran, gaya hidup ini dinamai Mooi Indie – Hindia yang Cantik! Lalu, untuk apa merdeka? Untuk apa bebas? Untuk apa mandiri? Bukankah kita hidup enak dibawah lindungan payung oranye Kerajaan Belanda?



Inilah pertanyaan yang sama yang diajukan oleh bangsa Israel. Sesudah Allah menunjukkan kuasaNya yang luar biasa, dengan memberikan sepuluh tulah kepada Firaun dan negeri Mesir, termasuk meluputkan bangsa Israel dari kejaran Mesir dengan membelah Laut Merah, bukan puji syukur yang Ia dapatkan. Bukan sujud sembah yang Ia terima. Melainkan justru bangsa Israel yang bersungut-sungut! Ya Tuhan, bukankah lebih enak dijajah Mesir? Disana banyak roti dan daging. Disana banyak air. Memang, bangsa Israel dijajah. Tapi, dijajah kan tidak selalu dipecut, bukan? Dijajah juga berarti dijamin oleh penjajah. Tidak perlu memikirkan makan, semua disediakan majikan. Tidak perlu memikirkan infrastruktur, semuanya dibangun oleh majikan. Tidak perlu pusing membeli senjata, perlindungan diberikan oleh majikan. Enak bukan? Kalau sekali-kali dipecut sampai mati, atau disamakan dengan anjing dan dilarang masuk ke kelompok elit, ya itu sudah resiko!



Bukankah kenyataan ini adalah sebuah ironi? Ya, ironi yang begitu nyata. Bangsa Israel, dan Bangsa Indonesia, tidak boleh lupa. Allah memang berjanji menganugerahkan kemerdekaan, seperti yang Ia sabdakan dalam Keluaran 6:6. Ia menjanjikan tanah perjanjian, dimana semua orang bisa hidup sama rata, tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Namun, kemerdekaan itu mengandung tanggung jawab! Dengan merdeka, berarti suatu bangsa harus membangun segala sesuatunya sendiri. Suatu bangsa harus mencari makanannya sendiri, membangun jalan-jalannya sendiri, berperang sendiri, dan mempersenjatai diri sendiri. Dalam kisah keluarga bangsa Israel dari Mesir, terlihat berkali-kali bahwa walaupun bangsa Israel sudah keluar dari Mesir secara fisik, namun jiwa mereka masih jiwa bangsa jajahan. Pikiran mereka masih pikiran budak, padahal sudah merdeka. Mereka mau enaknya saja. Dibilang jangan makan manna hari Sabat, masih saja ada yang bandel. Diperintahkan menunggu diberi minum, masih saja bersungut-sungut. Bahkan, belum selesai Musa bercakap dengan Allah, mereka sudah membuat lembu emas dan memujanya! Namun, Allah dengan sabar namun tegas mendidik bangsa Israel untuk memerdekakan pikiran mereka, memerdekakan jiwa mereka. Kejam memang, dan butuh waktu 40 tahun sampai generasi bangsa Israel betul-betul merdeka. Bahkan Musa sendiripun tidak bisa masuk ke Tanah Perjanjian! Begitu kerasnya Allah mentransformasi jiwa sebuah bangsa, dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka. Karena, hanya bangsa merdeka sejati yang mengerti arti kemerdekaan, dan mengisinya dengan kemajuan dan kemakmuran!
Bangsa Indonesia kini sedang menempuh perjalanan yang sama. Lepas dari penjajahan Belanda, kita sudah secara fisik merdeka, namun mental kita masih mental negara jajahan. Kita kelimpungan mengatur keamanan, kesulitan mengatur produksi pangan, dan tertatih-tatih menata ekonomi. Hari-hari dibawah Orde Baru memang menawarkan kemajuan, namun akhirnya bangsa Indonesia jatuh lagi ke dalam penjajahan. Setelah reformasi, kita masih juga tertatih-tatih. Kita masih berusaha mengusir jiwa-jiwa terjajah, dan menggantikannya dengan pikiran-pikiran baru yang lebih bebas. Sudah banyak kemajuan! Seni dan budaya kini bisa dipraktekkan dengan bebas. Media pun bebas, setiap orang berhak dan layak berbicara. Indonesia menjadi negara yang toleran, dengan toleransi yang tidak dipaksakan, melainkan hadir dari lubuk hati setiap rakyatnya yang cinta damai. Bukan berarti tidak ada ancaman – ancaman selalu ada, namun Tuhan Allah senantiasa menyertai perjalanan bangsa kita.



Mengapa demikian? Tuhan kan tidak menurunkan manna untuk kita? Saudaraku, manna itu sudah turun. Dalam bentuk tanah yang subur. Dalam bentuk negara yang tetap bersatu. Dalam bentuk ekonomi yang bisa bangun sendiri tanpa campur tangan asing. Dalam bentuk setiap manusia Indonesia yang sambil tersenyum mengayuh becak atau mendorong gerobak, demi memutar roda ekonomi dan mencari sesuap nasi. Tidak ada negara selain Indonesia yang bisa selamat didera kerusuhan massal seperti 1998, krisis moneter dan melemahnya rupiah secara luar biasa, ataupun diinjak-injak oleh ego IMF yang ternyata lebih banyak membawa durjana daripada manfaat. Tapi, lihat kita sekarang! Berdiri tegak sebagai sebuah bangsa. Ekonomi kita sudah bangkit, bahkan bank-bank yang dulu begitu tinggi hati tahun 1998, sepuluh tahun kemudian meringkuk malu ketika kita tidak tersentuh krisis keuangan global berikutnya. Kita sudah selamat, melalui ancaman kiri dan kanan, tanpa campur tangan asing. Kita masih disini, saudaraku, adalah bukti kemuliaan Allah, penyertaan Allah atas bangsa ini.



Untuk itu, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Mulailah berpikir dan bertindak seperti orang merdeka! Janganlah lagi berpikiran sebagai orang terjajah. Memerdekakan pikiran jauh lebih sulit daripada memerdekakan tubuh: ingat, Tuhan Allah hanya perlu waktu semalam untuk memerdekakan fisik Bangsa Israel dari Mesir, tetapi Ia butuh 40 tahun untuk memerdekakan jiwa mereka. Kita tidak perlu menunggu selama itu, karena prinsipnya sudah diberikanNya untuk kita pelajari.



Mulailah bertindak sebagai orang merdeka. Uruslah sandang, pangan, dan papan. Bangunlah jalan-jalan dan pelabuhan. Kobarkan semangat kemerdekaan melalui pidato, kata-kata yang menyegarkan, dan olah raga. Ingat, seperti yang Tuhan Allah lakukan, kita perlu ingatkan diri kita berulang-ulang, bahwa kita sudah merdeka. Terakhir, wujudkanlah kemerdekaan kita dalam peranan yang lebih aktif dalam percaturan hidup dunia. Tunjukkanlah, bahwa Indonesia – negara yang merdeka ini – selalu menjunjung tinggi asas kemerdekaan sejati, tanpa standar ganda dan kepentingan lainnya. Tunjukkanlah, bahwa toleransi dan kekeluargaan kita sudah menang melawan pertempuran panjang dengan ekstremisme dan individualisme. Tunjukkanlah, bahwa dengan senyum dan keringat, serta berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kita sudah merdeka. Dan akan merdeka terus, sampai selamanya.



Tomang, 17 Agustus 2011